PEKANBARU, SERAMBIRIAU.COM – Dewan Pendidikan Provinsi Riau menilai sarana dan prasaran pendidikan di Provinsi Riau belumlah mendukung.
Hal tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemetaan pilar-pilar pendukung peningkatan mutu pendidikan SMA dan SMK Negeri di Provinsi Riau yang dilakukan Dewan Pendidikan Provinsi Riau pada tahun 2018.
Dari hasil pemetaan tersebut, disimpulkan bahwa dari sembilan pilar pendukung peningkatan mutu pendidikan SMA dan SMK Negeri, ternyata masih ada empat pilar yang masih rendah.
"Salah satunya adalah sarana dan prasarana pendidikan yang masih belum mendukung,’’ ujar Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Riau, Zulkarnain Noerdin di Pekanbaru, Sabtu 5 Oktober 2019.
Selain sarana dan prasarana, tiga pilar lain juga belum mendukung. Seperti persiapan/terobosan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN), biaya penyelenggaraan persiapan UN dan dukungan pihak-pihak yang relevan (stakeholder).
Sedangkan lima pilar pendukung lainnya yakni dasar penyelenggaraan dan Bimtek UN, pengelolaan penyelenggaraan persiapan UN dan SNMPTN, dukungan perpustakaan, dukungan laboratorium dan dukungan komite sekolah sudah baik.
"Persiapan sekolah dalam menghadapi Ujian Nasional dinilai terlambat dan sangat kurang, karena sebagian sekolah baru akan memulai persiapan Ujian Nasional dan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada umumnya di semester enam, sedangkan waktu yang tersedia pada semester enam tersebut sangat pendek, berkisar tiga bulan," tutur Zulkarnain.
Masih dijelaskannya, frekuensi dan intensitas pembahasan soal-soal ujian dan Uji Coba (Try out) UN, Tes Masuk Perguruan Tinggi, dan Tes Potensi Akademik (TPA) dinilai kurang dengan alasan sekolah berdalih tidak punya dana dan takut memungut sumbangan kepada orangtua.
Lebih rinci, mantan anggota DPRD Riau ini mengkritik penataan administrasi perpustakaan sekolah yang dinilai koleksi bukunya masih kurang.
"Secara umum kondisi perpustakaan belum memenuhi standar yang diharapkan termasuk pengelola perpustakaan (pustakawan)," jelas Zulkarnain.
Zulkarnain menambahkan, pemberdayaan Komite Sekolah belum mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam mengelola sumbangan pendidikan untuk menunjang operasional dan peningkatan pelayanan mutu pendidikan.
‘’Peranan stakeholder juga perlu ditingkatkan untuk mendapatkan sumbangan dalam menunjang terlaksananya program sekolah yang biayanya tidak teralokasi di dalam dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional dan BOS Daerah,’’ pungkasnya. (bpc)
.jpeg)
