PEKANBARU, SERAMBIRIAU.COM - Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau menyoroti minimnya sektor UMKM di Riau yang tersentuh program bantuan pembiayaan murah. Padahal UMKM selama ini dianggap sebagai sektor paling tahan dari gempuran resesi ekonomi.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Bakhtaruddin, mengungkapkan saat ini sektor UMKM juga menyumbang lebih 60% perekonomian nasional.
"Hal ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama, dimana UMKM/masyarakat Riau masih sedikit memanfaatkan program bantuan pembiayaan murah bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas usahanya," ungkapnya, Jumat, 11 Oktober 2019 di Pekanbaru.
Bakhtaruddin mendorong kepada semua pihak stakeholder KUR termasuk Kemenkeu Perbendaharaan dan OJK serta pemda, ke depannya untuk dapat bersinergi mensosialisaikan program ini.
"Tahun depan plafon KUR akan dinaikkan lagi menjadi 150 Triliun, suatu jumlah yang cukup fantastis yang pemerintahkan siapkan untuk kemajuan UMKM/masyarakat kita," sebutnya.
Adapun angka realisasi Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro (UMi) di Provinsi Riau berdasarkan catatan DJPb sampai dengan triwulan III 2019 mencapai Rp2,65 triliun atau 2,36% dari pagu KUR Nasional Rp140 triliun. Jumlah debiturnya sebanyak 61.020 atau 21,3% dari UMKM di Riau. (bpc)
.jpeg)
