Datang ke Riau, BKKBN RI Titip Program pada Syamsuar

Datang ke Riau, BKKBN RI Titip Program pada Syamsuar
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Republik Indonesia, dr Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) melakulan kunjungan ke Kota Pekanbaru, Rabu (6/11/2019).

PEKANBARU, SERAMBIRIAU.COM - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Republik Indonesia, dr Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) melakulan kunjungan ke Kota Pekanbaru, Rabu (6/11/2019). 

Ada beberapa agenda yang dilakukan oleh Mantan Bupati Kulon Progo itu, seperti memberikan pembekalan kepada pegawai BKKBN, kemudian audiensi dengan Gubernur Riau dan yang terakhir adalah memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Riau.

"Jadi kedatangan kami ke sini yang pertama adalah dalam rangka silaturahmi dengan Gubernur Riau. Apalagikan saya pejabat baru 4 bulan menjadi kepala BKKBN. Dan sebelumnya saya memang sudah kenal baik dengan beliau saat menjadi Bupati Siak dan saya juga bupati, jadi teman sesama bupati," ujar Kepala BKKBN RI dr Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) kepada, Rabu (6/11/2019).

Ia mengatakan dirinya sudah menyampaikan kepada Gubernur Riau, pihaknya menitipkan program-program BKKBN di daerah untuk sama-sama dikerjasamakan.

"Tadi kami senang karena saat ini 1 penyuluh KB itu untuk menangani 10 desa, dan itu sangat kurang. Tadi Gubernur berjanji akan menambah penyuluhnya menjadi 1 penyuluh untuk 3 desa. Ini sangat kami syukuri," Cakapnya.

Selanjutnya disampaikan Hasto, pihaknya bersama Gubernur Riau juga akan bekerjasama membuat Quick Win. 

"Jadi kita akan buat inovasi dan terobosan untuk memakai Geographic Information System (GIS) atau Geospasial. GIS ini digunakan untuk memetakan potensi dan permasalahan di masing-masing daerah. Di antaranya seperti jumlah tenaga dokter, pasangan usia subur, akses pelayanan dan kontrasepsi. Dengan demikian, pemetaan bisa dilakukan lebih cepat sehingga program Keluarga Berencana bisa berlangsung lebih optimal," Cakapnya.

Jadi nantinya dengan GIS ini Gubernur bisa mengingatkan kapan harus suntik imunisasi, kapan harus kontrol KB dan sebagainya itu bisa terpantau oleh gubernur. 

"Jadi 2 hal tadi memang yang kami sepakati bersama dengan gubernur," pungkasnya (ckp)

Berita Lainnya

Index