Riau jadi Pilot Project Manajemen Krisis Kepariwisataan

Riau jadi Pilot Project Manajemen Krisis Kepariwisataan
Riau jadi Pilot Project Manajemen Krisis Kepariwisataan

PEKANBARU - Bencana kabut asap yang rutin terjadi di Riau salah satu alasan mengapa Bumi Lancang Kuning ini menjadi salah satu daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata sebagai proyek percontohan (pilot project) dalam menerapkan Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK).

Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Multikultural, Guntur Sakti saat menjadi pemateri di acara Rapat Koordinasi Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK), Kamis (14/11/2019). Ia mengatakan pada tanggal 9 September muncul sebuah kemufakatan kuat bahwa seluruh daerah di Indonesia diamanahkan untuk mengampu urusan MKK.

"Pada saat itu kita menyepakati provinsi yang akan dijadikan pilot project MKK. Dan akhirnya kita memilih Nusa Tenggara Barat yang mewakili Regional Timur. Setelah Lombok kita bergerak ke Provinsi Jawa Barat mewakili Indonesia bagian Tengah dan yang ketiga untuk Indonesia bagian wilayah Barat kita sepakat memilih Riau," ujar Guntur.

Ia menjelaskan mengapa Riau dipilih karena Riau mewakili karakteristik bencana yang menjadi 'ritual' tahunannya yaitu peristiwa kabut asap.

"Hampir setiap tahun terjadi kabut asap, Presidenpun tak berkunjung ke daerah lain, episentrumnya pasti Provinsi Riau. Mengapa Riau kita anggap penting karena Riau termasuk salah satu provinsi yang berada di kawasan border area. Berdampingan dan bertetangga dengan negara seberang kita yang menjadi market share utama wisata Indonesia yakni Singapura dan Malaysia," katanya.

"Maka dari itu, ditetapkannya Riau mewakili Indonesia wilayah Barat kami anggap mewakili karakteristik kebencanaan yang hampir terjadi setiap tahun," imbuhnya.

Disampaikan Guntur, untuk itu Rakor yang digelar hari ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan komitmen dalam pengelolaan krisis kepariwisataan serta mensinergikan pemerintah pusat dan daerah dalam mitigasi dan penanganan bencana.

"Jokowi pada periode 5 tahun kepemimpinannya yang pertama sudah menetapkan 5 tahun berturut-turut pariwisata sebagai leading sector pembangunan nasional. Ini signal bahwa ke depannya periuk nasi negara ini tak bisa lagi mengandalkan minyak dan gas bumi. Untuk itulah kita harus menyamakan Persepsi bahwa memang Manajemen Krisis Kepariwisataan memang perlu," pungkasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pariwisata Riau Yose Rizal Zein mengatakan pihaknya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kementerian Pariwisata yang telah memilih Riau sebagai Pilot Projek dalam penanganan MKK.

"Kita sama-sama ketahui bahwa dampak musibah asap mengakibatkan penurunan ekonomi di negeri ini. Karena memang bandara tutup, tempat wisata juga banyak tutup, itu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Padahal Gubernur dan Presiden tetap berupaya menjadikan pariwisata sumber pendapatan baru menggantikan minyak dan gas yang sudah habis," ujarnya.

Ke depan Yose Rizal berharap dengan ditetapkannya Riau sebagai Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) pariwisata Riau akan aman, lepas dan bebas dari hal-hal yang bernama krisis itu.

"Sehingga pariwisata yang diharapkan menjadi sumber pendapatan menggantikan minuak dan gas akan dapat diwujudkan," pungkasnya.(Src1)

Berita Lainnya

Index