SERAMBIRIAU.COM - Mengenai etika, etika menjadi landasan berpikir dan tindakan seseorang. Salah satu unsur penting dalam kinerja pemerintahan adalah etika pemerintahan.
Dalam Etika Pemerintahan maka hal yang terkait proses peningkatan kinerja pemerintahan adalah menyangkut pentingnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab, menaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas seluruh tatanan penyelenggaraan pemerintah.
Tugas dari seseorang aparatur pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik khususnya dalam proses pelayanan publik dan mengabdi kepada masyarakat. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat aparatur pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang prima dan maksimal kepada semua pihak tanpa memandang status sosial, afilasi politik atau bahkan hubungan kekerabatan
Adapun beberapa permasalahan etika yang terjadi antara lain, aparat dinilai belum maksimal dalam menunjukan sikap ramah, sopan, dan santun pada pengguna jasa pelayanan. Hal tersebut ditunjukkan saat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan aparat tersebut kurang senyum dan ada yang sambil bermain handphone. Dan hal yang demikian dirasa kurang beretika.
Secara umum nilai-nilai suatu etika pemerintahan yang perlu dijadian pedoman dan perlu dipraktekkan secara operasional antara lain, bahwa aparat wajib mengabdi kepada kepentingan umum. Aparat adalah penggerak kepala dan hati bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Etika pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara sebagai makhluk sosial.
Etika pemerintah adalah sebuah keutamaan yang tentunya harus atau wajib dilaksanakan oleh elit pejabat publik maupun staf pemerintahan, dikarenakan wujud etika pemerintahan merupakan aturan-aturan yang sudah tertulis di dalam UUD seperti Pancasila ataupun Teks Proklamasi.
Aparat pemerintah harus bersikap terbuka dan tidak memihak, harus jujur, berwibawa, bersih, dan aparat harus dapat membedakan mana yang penting dan tidak penting, mana yang rahasia dan tidak rahasia, dan juga aparat harus selalu bijaksana dan berperan sebagai pengayom bagi masyarakat.
Ditegaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dalam konferensi Etika Nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pra Konferensi I yang diselenggarakan oleh DKPP di Hotel Borobudur, Jakarta (Rabu 5/4) “Nilai-nilai etika pemerintahan harus menjadi landasan moral bagi ASN penyelenggara pemerintahan. Inilah yang menjadi policy guidance, tentang apa yang harus dilakukan oleh administrator negara dalam membuat dan menjalankan kebijakan,” ujar Menteri Usman.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie menekankan perlunya embina penerapan etika di pemerintahan. “Saat ini seluruh instansi pemerintahan, sosial, profesi maupun politik susah memiliki kode etik, namun penerapannya belum maksimal karena belum terintegrasi dan belum dilakukan pengawasan intensif secara resmi dari pihak pemerintah sendiri.”Suatu nilai etika harus menjadi pedoman bertindak yang membawa akibat dan pengaruh secara moral.
Etika pemerintahan diadakan untuk membuat pemerintahan yang sudah ada untuk menjadi lebih baik. Dengan adanya etika pemerintahan di setiap pemimpin dari pemerintahan maupun staffnya akan muncul rasa hormat terhadap hidup manusia atau masyarakat dan HAM yang dimiliki oleh masyarakat.
Penulis: Rizda Akira Henur dan Nur Azzahra Wedyati, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Riau