JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam memperbaiki tata kelola pertanahan untuk mendukung program swasembada pangan.
Hal ini disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam konferensi Nation Building Conference: Beyond Tomorrow - Shaping Indonesia’s Future 5.0 di Balai Sarbini, Jakarta, Sabtu (9/11/2024).
“Mencapai swasembada pangan membutuhkan tata kelola pertanahan yang baik. Tidak mungkin kita swasembada tanpa sawah. Ini sejalan dengan Asta Cita Kabinet Merah Putih yang dicanangkan Presiden,” ujar Nusron.
Ia juga menyoroti pentingnya tata ruang dalam mendorong kemandirian energi melalui pemanfaatan bahan bakar nabati.
“Program swasembada energi berbasis kelapa sawit dan jagung memerlukan lahan, sehingga tata ruang menjadi kebutuhan mendesak,” tambahnya.
Dalam upaya ini, Kementerian ATR/BPN terus menggenjot pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Hingga akhir 2024, 119 juta bidang tanah telah terdaftar. Nusron mengapresiasi Presiden Joko Widodo atas dukungan penuh terhadap program ini sejak 2017.
Menteri Nusron juga memaparkan progres One Spatial Planning Policy yang mengintegrasikan tata ruang udara, darat, laut, dan bawah bumi. Kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus memastikan lahan sawah yang dilindungi tidak dialihfungsikan sembarangan. Ruang udara, bawah tanah, dan bawah laut juga perlu diatur untuk kepentingan transportasi, telekomunikasi, dan energi,” jelas Nusron.
Ia menutup dengan harapan bahwa kemakmuran rakyat dapat terwujud secara merata. “Rakyat Indonesia harus menjadi tuan di tanahnya sendiri, bukan sekadar indekos di negeri sendiri,” pungkasnya.**