PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Pekanbaru mencapai cakupan kepesertaan jaminan kesehatan hingga 100 persen dari total penduduk.
Meski telah mencapai cakupan kepesertaan penuh, Pemko Pekanbaru masih berupaya meningkatkan keaktifan peserta BPJS Kesehatan. Saat ini, tingkat keaktifan peserta tercatat sebesar 81 persen.
Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah kota dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.
Hal itu disampaikannya usai mengikuti upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di halaman Kantor Gubernur Riau, Kamis (12/11/2026).
Menurut Wawako Markarius, Pemko Pekanbaru akan terus memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung keberlanjutan program jaminan kesehatan masyarakat. Bahkan, pemerintah kota telah menyiapkan anggaran sekitar Rp80 miliar untuk pembiayaan program UHC pada 2027 mendatang.
"Ini sebagai bukti nyata bahwa Pemko Pekanbaru serius memberikan jaminan kesehatan bagi warganya. Kami juga terus berkomitmen menganggarkan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat," kata Markarius.
Selain melalui anggaran pemerintah kota, program UHC di Pekanbaru juga mendapat dukungan pembiayaan dari Pemprov Riau. Jika digabungkan dengan alokasi anggaran provinsi, total dukungan pembiayaan program tersebut diperkirakan melampaui Rp100 miliar.
Wawako Markarius berharap, jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah dapat menghadirkan rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat. Dengan adanya perlindungan tersebut, warga tidak perlu terlalu khawatir terhadap biaya ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat. Menurutnya, adanya jaminan kesehatan harus tetap diiringi kesadaran untuk melakukan pencegahan penyakit.
"Harapan kami, mari sama-sama menjaga kesehatan. Dengan adanya jaminan ini, masyarakat bisa lebih tenang dan bahagia dalam menjalani kehidupannya," terangnya.
Sebagai informasi, suatu daerah dapat dikategorikan telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) apabila cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 98 persen dari total penduduk, dengan tingkat keaktifan peserta sekurang-kurangnya 80 persen.
Dengan cakupan kepesertaan mencapai 100 persen dan tingkat keaktifan sebesar 81 persen, Kota Pekanbaru telah memenuhi kedua indikator tersebut.
Sementara itu, Pemprov Riau menerapkan pola pembiayaan bersama atau budget sharing untuk membiayai iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui skema Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan pemerintah daerah.
Program tersebut mencakup 1.034.403 jiwa yang tersebar di 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau.
Dalam skema pembiayaan tersebut, Pemprov Riau menanggung 55 persen iuran peserta. Sedangkan 45 persen sisanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota.
Pola pembiayaan bersama ini menjadi bentuk sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus memastikan semakin banyak warga memperoleh akses pelayanan kesehatan melalui program JKN.