PEKANBARU, SERAMBIRIAU.COM – Gubernur Riau, Syamsuar diminta untuk benar-benar profesional dalam proses perekrutan kepala dinas di lingkungan Pemprov Riau. Hal ini menyangkut trust masyarakat, setelah beberapa kali sikap dan kebijakan Syamsuar dinilai kontroversi di tengah publik.
“Dan yang paling penting, Gubenur [Syamsuar] harus memastikan sistem perekrutan itu benar-benar bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” kata Koordinator Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran [Fitra] Riau, Triono Hadi, Rabu 18 Desember 2019.
Menurut pandangannya, hal ini merupakan tantangan sendiri bagi Syamsuar dan rezim pemerintahannya, karena jika sistem korup yang kental dengan nepotisme yang di pakai, akan sulit untuk mencapai tujuan pembangunan yang dicitatakan.
Dia menambahkan, Syamsuar juga harus mengkonsultasikan calon pengisi jabatan tinnggi itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini bertujuan agar mendapatkam input orang yang nantinya ditetapkan betul-betul clean and clear.
“Ya, sudah saatnya lah pemerintah untuk menetapkan orang yang visioner, inovatif. Bukan hanya bekerja business us usual. Yang tidak akan bekontribusi apa-apa bagi Riau,” sambungnya.
Setidaknya ada 25 pejabat tinggi pratama setingkat kepala dinas dan badan di lingkup Pemprov Riau sudah dilakukan evaluasi kinerja. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi Syamsuar untuk melakukan mutasi jabatan. Kemungkin besar ada yang dipindahkan, dan nonjob. (bpc)
.jpeg)
