SERAMBIRIAU.COM, PEKANBARU - Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Riau 1, Achmad menggelar pertemuan dengan Kepala Banda Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Riau dan seluruh kabupaten kota se Provinsi Riau.
Silaturahmi dan Serap Aspirasi ini dilaksanakan di Kantor BPBD Riau Jalan Sudirman Pekanbaru, Kamis 26 Desember 2019.
Pada pertemuan ini, Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad mendengar dan menjaring masukan, keluhan serta kendala dan harapan dari masyarakat Riau yang diwakilkan oleh BPBD dan Dinsos.
"Salah satu mitra kami di daerah yaitu Dinas Sosial dan BPBD. Hari ini kami bertemu dan komunikasi intens. Kami berdiskusi dan mendapatkan informasi terkait tugas pokok dan fungsi mereka, di samping itu kami menggali informasi dan potensi terkait apa-apa yang dibutuhkan Riau. Tentunya tak lepas dari kerjasama daerah dan pusat," kata Achmad.
Mantan Bupati Rohul ini juga mengatakan, untuk mengusulkan anggaran kegiatan yang bersumber dari APBN, mutlak harus berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan.
"Mekanisme kegiatan tetap seperti biasa, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, melalui Musrenbang dan seterusnya. Kami mungkin perlu membantu misalnya dana yang diajukan itu bersumber APBN. Kami akan perjuangkan," tutur politisi Partai Demokrat ini.
Selain itu, Legislator asal Riau ini juga mengatakan, dalam pengusulan itu APBN itu, daerah juga harus mengkapinya dengan data yang akurat dan perencanaan yang mantap.
Pasalnya, persaingan untuk mendapatkan anggaran di pusat sangat kuat, lantaran ada 34 provinsi dan ratusan kabupaten/kota yang juga mengajukan pembiayaan proyek lewat APBN.
"Oleh sebab itu, untuk mendapatkan ini (APBN), perencanaannya harus mantap. Didukung oleh data yang akurat. Kemudian rasioning kegiatan itu berdampak terhadap masyarakat luas. Sehingga, kita dapat meyakinkan pusat bahwa dampak dari dana memang untuk kemaslahatan rakyat, dan kegiatan yang diajukan itu memang harus dilaksanakan," kata Achmad. (Sug/Src)
.jpeg)
