PEKANBARU - Program Percepat Penanganan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Riau terus dilakukan. Pembahasan penajaman program sebagai tindaklanjut Intruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2022 itu, melibatkan dunia usaha bergerak kehutanan.
Mulai perusahaan tergabung dalam April Group, Sinarmas, Pancaeka. Rapat dipimpin di Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Setyo Widodo.
Rapat juga melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pembangunan (Bappedalitbang) Riau yang diwakili Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Heriyanto.
"Pertemuan tersebut bentuk upaya membangun kolaborasi dan koordinasi melalui lintas sektoral. Diharapkan, dari pertemuan itu, akan merumuskan satu tujuan, bagaimana penurunan kemiskinan ekstrem bisa terwujud," kata Setyo, Kamis (20/10/2022).
Dipaparkannya, tujuan dari rapat adalah mengajak para pihak untuk bersama-sama dalam program pemberdayaan masyarakat untuk menysasar kepada masyarakat yang berkatagori miskin ekstrem. Yaitu dengan merujuk data masyarakat katagori miskin ekstrem yang dikeluarkan oleh bappeda, baik bappeda provinsi maupun kabupaten/kota.
"Rapat dilaksanakan dengan didahului memberikan pemahaman tentang strategi dan program penghapusan kemiskinan," ujar Setyo.
Sementara Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Heriyanto memaparkan tindaklanjut rapat arahan Presiden Joko Widodo, sesuai arahan Inpres nomor 4 tahun 2022. Ditargetkan, masyarakat di Riau tergolong kemiskinan ekstreme, bisa diturunkan hingga 0 persen pada 2024 nanti.
"Inti pertemuan, untuk melakukan intervensi menekan angka kemiskinan ekstrem ini harus bersama-sama," ungkap Heriyanto.
Jumlah masyarakat miskin tergolong ekstreme di Riau berjumlah 133 ribu jiwa. Masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin ekstreme itu yang pengpenghasilan rata-rata 10 ribu rupiah perharinya. Diantaranya ada di Kampar, Rokan Hulu, Kepulauan Menanti, Pelalawan.
Pada pertemuan ini, juga turut mengundang dunia usaha bergerak bidang kehutanan. Seperti April Group, Sinarmas, Pancaeka. Kemudian Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) mulai Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BP DAS), Kepala Taman Nasional Teso Nilo (TNTN) serta Kepala Taman Nasional Bukit Tigapuluh.
Ada pun alasan keikutsertaan dunia usaha dalam rapat percepat penanganan kemiskinan ekstrem tersebut, menurut Heriyanto, diantaranya karena kantong-kantong kemiskinan berada di wilayah operasional perusahaan.
Karena itu, sangat diharapkan keterlibatan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Diharapkan, program-program sosial tersebut dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan ekstreme.
"Intinya mereka (perusahaan) siap. Diantaranya melalui program CSR yang ada wilayah operasi mereka," jelas Heriyanto lagi.
Sebagai informasi sebelumnya, Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution menyampaikan bahwa target penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen membutuhkan upaya extraordinary dan koordinasi lintas kementerian/lembaga, Pemda dan peran serta masyarakat.
Dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi di daerah dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Wagubri meminta agar kepala OPD membuat roadmap upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, lalu menyusun upaya terobosan dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan melakukan langkah-langkah konvergensi instrumen kebijakan pusat dan daerah.
Sementara Kepala DLHK Riau, Mamun Murod berharap, keterlibatan dunia usaha bisa mempercepat terwujudnya pelaksanaan Inpres Jokowi, guna menurunkan kemiskinan ekstreme.
Salah satunya dengan menerapkan sistem pola bapak angkat. Pola ini bisa diterapkan khususnya untuk masyarakat miskin ekstrem khususnya berada di wilayah operasional perusahaan.
"Bagaimana perusahaan bisa menjadi bapak angkat. Karena itu, harus ada aksi nyata. Ini perlu, karena menurunkan kemiskinan ini semua harus terlibat," ungkap Murod. (***)
.jpeg)
