SERAMBIRIAU.COM, PEKANBARU - Disela kunjunga kerjanya ke Riau, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto mengingatkan ancaman bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau. Sebab BMKG sudah memprediksi tahun ini musim kemarau akan berlangsung lebih panjang dan lebih kering jika dibandingkan dua tahun terkahir.
"Kondisi ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita sebagai bangsa Indonesia malu lagi, ada asap di Singapura, ada asap di Malaysia sampai ke Australia, kita malu," tegas Letjen Suharyanto saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi dengan seluruh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Riau, di Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru, Rabu (7/6/2023).
Perwira tinggi TNI AD ini mengungkapkan, Presiden Joko Widodo di berbagai kesmepatan selalu memberikan arahan terkait pengendalian Karhutla. Semua daerah yang rawan Karhutla diingatkan agar meningkatkan kewaspadaanya agar kejadian kebakaran lahan tahun 2015 tidak terulang kembali di Provinsi Riau.
"Jangan sampai tahun 2023 ini kejadian (Karhutla) tahun 2015 terjadi lagi di Provinsi Riau. Kita masih ingat tahun 2015 itu terjadi kebakaran besar, salah satu provinsi yang kebakaran cukup besar adalah Riau," ujarnya.
Salah satu upaya pencegahan dan kesiapsiagaan yang harus dilakukan oleh daerah adalah dengan rutin melaksanakan apel kesiapsiagaan. Khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini rawan terjadi Karhutla.
"Lakukan apel kesiapsiagaan secara rutin setiap minggu. Karhutla ini menjadi atensi langsung Presiden, maka dari itu jangan lengah," katanya.
Kemudian, tak hanya apel, juga harus dilakukan patroli secara rutin. Dilaksanakan memantau prediksi cuaca, titik-titik panas, dan tinggi muka air tanah gambut yang dikeluarkan oleh BMKG, BRIN, KLHK, dan BRGM.
"Yang tak kalah penting, Identifikasi kebutuhan dan pastikan kesiapan personel, ketersediaan peralatan dan logistik operasi darat dan udara. Jika diperlukan segera minta dukungan pemerintah pusat," cakapnya lagi
Meningkatkan koordinasi pentahelix atau multipihak dimana unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk mengembangkan inovasi pengetahuan agar penanganan karhutla efektif dan efisien.
"Kemudian, kita minta dilakukan penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan," katanya. (man)
.jpeg)
