Ada WP Bandel, Kepala Bapenda : Ingat! Itu Uang Rakyat Yang Dititipkan

PEKANBARU - Banyaknya para Wajib Pajak (WP) yang membandel di Kota Pekanbaru, membuat Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Alek Kurniawan SP MSi gusar. 

Sebelumnya, Bapenda telah melakukan upaya persuasif seperti menyurati para WP dan memasang spanduk  bertuliskan 'Objek Pajak Ini Belum Membayar Pajak Daerah, Segera Lakukan Pembayaran Pajak Daerah' di beberapa restoran. 

"Sudah beberapa upaya yang dilakukan. Meski demikian, banyak para wajib pajak masih banyak yang tidak taat. Ada yang kurang bayar, ada yang nunggak dan bahkan ada yang tak mau bayar sama sekali. Kalau yang masih ada itikad baik, itu bisa dikomunikasikan, seperti bisa diangsur," ujar Alek saat ditemui di Kantor Bapenda Pekanbaru, Jum'at (28/7/2023) 

Dikatakan Alek, awalnya para wajib pajak melaporkan ke Bapenda Pekanbaru dengan Self-Assesment, artinya wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak yang terutang, menyetor pajak yang terutang dan melaporkan pajak yang telah dibayarkan. "Self Assesment intinya kejujuran, namun waktu berjalan, kami menemukan banyak WP yang tak jujur. Contoh ada restoran yang melaporkan kewajiban pajaknya 2, setelah kami melakukan penilaian kelapangan ternyata harusnya 7. Artinya ada kurang bayar 5, sehingga menjadi kurang bayar," Jelas Alek. 

Alek juga menyebutkan, banyak WP yang tak sadar atas kewajiban pajaknya. "Mereka lupa pajak itu uang rakyat yang dititipkan. Jika kita makan direstoran, itu pajaknya kita yang bayar. Artinya, uang pajak hanya ditipkan saja, bukan hak pemilik restoran tersebut," sebutnya. 

Banyaknya WP membandel ini, berpengaruh kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pekanbaru. "Pemko Pekanbaru saat ini, banyak bergantung kepada PAD, untuk mendukung program pro rakyat. Sebut saja pengaspalan jalan, UHC yang baru dilaunching, beasiswa dan lain sebagainya. Jika banyak WP yang tak taat, bisa menjadi masalah untuk membangun Kota Pekanbaru," kata Alek. 

Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan bertemu dengan DPM-PTSP Pekanbaru untuk membahas terkait banyaknya WP yang bermasalah ini. "Sebenarnya kita tak mau untu ancaman cabutu izin usaha. Itu akan membunuh roda ekonomi. Namun kita ingin ada sanksi tegas untuk WP yang membandel ini," sebutnya.