Penanganan Banjir, Azwendi : Jangan Biarkan Pemko Pekanbaru Bekerja Sendiri

Penanganan Banjir, Azwendi : Jangan Biarkan Pemko Pekanbaru Bekerja Sendiri
Tengku Azwendi Pimpinan DPRD Pekanbaru

PEKANBARU - Tanggung jawab Pemprov Riau terhadap pembangunan di kabupaten/kota, hingga kini belum terlihat merata. 

Termasuk di Kota Pekanbaru, sebagai ibukota Provinsi Riau. Ini terlihat dari penanganan banjir dan perbaikan jalan rusak, ternyata di Kota Pekanbaru belum maksimal. 

Terbukti, di beberapa ruas jalan kota yang menjadi kewenangan provinsi, masih rusak. Demikian juga halnya penanganan banjir. 

Beberapa titik yang menjadi tanggung jawab provinsi, juga tidak nampak dikerjakan. 

"Hampir tiap hari masyarakat mengadu ke kita, soal banjir dan jalan rusak di Kota Pekanbaru. Karena makin bertambah, sementara perbaikannya tidak seberapa. Makanya, kami meminta Pemprov Riau serius menangani masalah ini," kata Wakil Ketua DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri SE MM, Selasa (30/1/2024). 

Kerusakan jalan dan banjir, kini menjadi persoalan serius di Kota Pekanbaru. 

Jika dibiarkan Pemko Pekanbaru sendiri yang memperbaikinya, dipastikan tidak akan sanggup, karena keterbatasan anggaran. 

Selain kini ada 36 jalan kota yang alih status menjadi kewenangan provinsi. 

Karena Kota Pekanbaru merupakan ibukota provinsi, plus wajahnya Bumi Lancang Kuning, Pemprov Riau tidak boleh lepas tangan. 

Karena sampai kapan pun, jalan-jalan rusak di kota ini, tak akan pernah selesai diperbaiki. Sama halnya dengan penanganan banjir. 

Pemprov Riau dengan anggaran bantuan keuangan (Bankeu), bisa membantu untuk penanganan banjir dan jalan rusak ini. 

Seperti halnya tahun 2023 lalu, ada beberapa titik jalan rusak milik kota, dibantu perbaikannya oleh provinsi. 

"Jangan sampai jadi viral dulu oleh masyarakat, baru diperbaiki. Seperti Jalan Sudirman bawah yang sempat ditanam pisang, beberapa jam setelah itu diperbaiki. Jalan Sudirman ini kan tanggung jawab provinsi," terangnya. 

DPRD juga menyinggung penanganan banjir, yang masih jangka pendek. Hanya sebatas normalisasi sungai dan sebagainya. 

Padahal, penanganan jangka panjangnya, dipastikan ada di masterplan penanganan banjir. 

"Mulai awal tahun ini, kita minta Pemprov Riau memberikan perhatian khusus terhadap jalan rusak dan banjir. Jangan hanya sekadar saja bantuannya," tegas Politisi senior Partai Demokrat ini lagi. (Gal/Adv)
 

Berita Lainnya

Index