PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru segera melayangkan surat edaran (SE) soal tunjangan hari raya (THR) ke perusahaan-perusahaan. THR harus dibayar paling lambat H-7 Idulfitri.
”Hari ini, kita sedang berada di pertengahan bulan Ramadan. Banyak pertanyaan masyarakat ke kami, seperti apa THR yang harus dibayar oleh perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD,” ujar Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru Indra Pomi Nasution di Gedung DPRD, Selasa (26/3/2024).
Adapun THR ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Perusahaan atau badan usaha harus membayar THR itu paling lambat H-7 Lebaran. Pembayaran THR tidak boleh dicicil. Pembayaran THR harus sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.
"Kami mengingatkan kepada seluruh BUMD, BUMN, dan perusahaan swasta agar menunaikan kewajibannya,” tegas Sekko. Dalam pembayaran THR ini dipastikan akan banyak miskomunikasi dan lain sebagainya. Sehingga, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pekanbaru membentuk posko pengaduan.
”Karyawan bisa mengadukan persoalan THR ke posko pengaduan. Nanti, kami koordinasikan ke perusahaan karyawan tersebut,” ungkap Indra Pomi.
Sementara Kepala Disnaker Pekanbaru Syamsuwir mengatakan, draf surat edaran telah dibuat. Draf surat edaran akan diserahkan ke Pj Wali Kota untuk ditandatangani.
"Kami sebar surat edaran ke perusahaan pekan ini,” ujarnya.
Disnaker juga membuka posko pengaduan bagi karyawan swasta yang tidak dibayarkan Tunjangan Hari Raya (THR). ”Posko pengaduan dibuka di kantor Disnaker, mulai aktif 7 hari sebelum hari raya,” ucap Syamsuwir.
Untuk itu, ia menghimbau kepada karyawan swasta yang tidak menerima THR tepat waktu supaya melaporkannya ke kantor Disnaker setempat di Jalan Samarinda/Kapling. (Adv)
.jpeg)
