Komisi IV DPRD Pekanbaru Kritisi Pengelolaan Parkir

Komisi IV DPRD Pekanbaru Kritisi Pengelolaan Parkir
ilustrasi

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru serius membenahi pengelolaan parkir. Sebab, segudang permasalahan persoalan parkir seperti bentrok antara juru parkir dengan ojek online (Ojol), permasalahan retribusi, keluhan mengenai juru parkir dan lain sebagainya perlu untuk ditindak lanjuti.

Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan menyayangkan adanya peristiwa oknum juru parkir yang menganiaya ojol tersebut. Selain itu, pengelolaan parkir selama ini dinilai bobrok.

"Masalah parkir ini belum kunjung tuntas. Kami minta agar Pemko Pekanbaru menyelesaikan berbagai permasalahan parkir sebelum kasus keributan sebelumnya terulang kembali," kata Ikhsan, Rabu (29/05/2024).

Ia menunggu gebrakan dari Pj Wali Kota yang baru Risnandar apakah bisa mengkaji ulang masalah perparkiran ini, agar tidak terjadi lagi penganiayaan yang dilakukan oleh oknum juru parkir.

Tidak hanya itu, Ikhsan juga menyinggung mengenai banyaknya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru dari sektor pungutan pajak liar.

"Dikarenakan jumlah setoran tidak cocok, timbul lah parkir liar ini, tentu mengakibatkan kebocoran PAD Pekanbaru. Kami inginnya PAD diatas Rp1 triliun. Mudah-mudahan Pj Wali Kota sekarang bisa mencapai diangkat maksimum, bukan lagi di angka Rp800 Miliar terus menerus," ungkapnya.

Berita Lainnya

Index