PEKANBARU - Aksi unjuk rasa untuk ketiga kalinya, dilakukan sekitar ratusan guru sertifikasi di Kantor Wali Kota Pekanbaru, pada Rabu (20/3/2019).
Unjuk ratusan guru tersebut dilakukan guna menuntut revisi Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019. Dimana guru bersertifikasi tidak lagi menerima tunjangan profesi atau TPP.
Ratusan guru tersebut datang dengan menggunakan pakaian Kopri. Tidak hanya guru laki-laki, tapi juga perempuan.
Para guru yang melakukan aksi unjuk rasa juga membawa spanduk bertuliskan kekecewaan mereka terhadap isi Perwako Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019.
Ratusan guru sertifikasi Kota Pekanbaru mengakui masih menerima intimidasi jelang aksi unjuk rasa.
"Intimidasi memang tetap ada," ujar Zulfikar Rahman, salah seorang juru bicara guru sertifikasi Pekanbaru.
Adapun bentuk intimdasi yang diterima para guru seperti larangan mengikuti unjuk rasa hingga ancaman sanksi dari dinas terkait. "Terpulang ke guru-guru itu (yang mendapat intimidasi) sendiri, gimana menyikapinya. Sekarang guru gak takut intimidasi (Pemko Pekanbaru), gertak-gertak sambal saja," ujarnya.
Sempat ricuh karena tak diizinkan masuk, ratusan guru akhirnya dapat masuk ke dalam halaman Kantor Walikota Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman setelah mendobrak pagar hingga rusak.
Usai masuk, ratusan guru yang berpakaian Kopri tersebut duduk bersama di halaman Kantor Wali kota Pekanbaru.
Meski beberapa guru berada di dalam halaman Kantor Wali kota Pekanbaru, sebagian guru lainnya masih bertahan di luar dan menutupi ruas Jalan Jenderal Sudirman.
Sebagai bentuk kekecewaan kepada Wali kota Pekanbaru, ratusan guru SD dan SMP tidak hanya membaca Yasin tapi juga menggelar Shalat Dhuha di Halaman Kantor Wali kota Pekanbaru dan Jalan Jenderal Sudirman.
Pembacaan Yasin dan Salat Dhuha ini juga dilakukan sebagai bentuk protes guru terhadap isi Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 7 Tahun 2019. Dimana disebutkan guru bersertifikasi tidak lagi menerima tunjangan profesi.
Pembacaan Yasin dan Shalat Dhuha berlangsung khidmat. Bahkan tidak jarang ada guru yang menetaskan air mata.
"Kami ingin Pak Wako mendengarkan keluhan kami," ujar Sri salah seorang guru dijumpai pejabat Pemerintah Kota Pekabaru, ratusan guru yang melakukan aksi unjuk rasa mulai meninggalkan Kantor Wali kota Pekanbaru dan bergerak menuju ke Kantor Gubernur Riau.
Ratusan guru tersebut bergerak ke Kantor Gubernur Riau juga beralasan karena mendengar kabar adanya perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI di Kantor Gubernur Riau.
"Disini (Kantor Wali kota Pekanbaru) Wako tak mau menemui kami. Kami lanjut ke Kantor Gubernur, kami dapat kabar disana ada orang Kemendikbud," ungkap Sri lagi.
Ratusan guru bergerak bersama menuju Kantor Gubernur Riau dengan berjalan kaki. Guru-guru yang menggunakan pakaian Kopri, juga masih membawa spanduk dan poster bertuliskan harapan dan kekecewaan mereka
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru kembali menyayangkan aksi demo guru ini. Hal ini karena selain guru meninggalkan peserta didiknya, akses Jalan di depan Kantor Wali Kota Pekanbaru, juga ditutup, sehingga merugikan masyarakat lainnya.
"Kasian peserta didiknya, kalau satu kali masih ditoleransi. Ini sudah beberapa kali, itu saja yang kita sayangkan," kata Jamal, pada Rabu (20/3/2019).
Dikatakan Jamal, untuk absensi guru sendiri tentu merugikan guru tereebut. Karena guru piket yang bertugas disekolah tetap akan mencatatnya.
"Kalau untuk sanksi tentu pihak BKP-SDM yang mengurusnya. Kalau kami lebih mementingkan kepentingannpara peserta didik yang rugi karena gurunya aksi," sebutnya.
Dikatakan jamal, masih ada cara laon unyuk tidak melakukan demo saat jam pelajaran. "Contohnya audiensi atau sosialisasi," smbungnya.
Mengenai keputusan, Abdul Jamal sendiri menyebutkan apa keputusan Wali Kota Pekanbaru itu yang terbaik. "Karena Pemko tak mau melanggar ketentuan, tapi saya harap jangan ada yang menunggangi aksi guru ini," pungkasnya.
Aksi guru kali ini juga berbuntut kepada peserta didik Sekolah Dasar Negeri 176 Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Akibat beberapa guru melakukan aksi siswa dipulangkan lebih awal.
"Biasanya, anak saya pulang pukul 11.30. Saat sedang bekerja tiba - tiba kurang pukul 10.00 anak saya sudah minta dijemput pulang," ujar Amri salah seorang wali murid (***)
.jpeg)
