PEKANBARU, SERAMBIRIAU.COM - Aksi unjuk rasa ribuan guru di Pekanbaru yang menuntun tunjangan sertifikasi guru belakangan ini menjadi perhatian publik, tak terkecuali Gubernur Riau Syamsuar.
Karena itu, orang nomor satu di Provinsi Riau itu akan membicarakan langsung persoalan tersebut kepada Walikota Pekanbaru, Firdaus dalam waktu dekat.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Riau, Syamsuar saat rapat bersama dengan Dinas Pendidikan Riau dan Kabupaten/Kota se-Riau dalam singkronisasi pendidikan di Riau, di ruang Kenanga Kantor Gubernur Riau, Rabu (7/5/2019).
"Pak Kadis (Pendidikan Pekanbaru) tolong sampaikan ke pimpinan anda kalau saya mau bicara. Tolong siapkan waktu, saya mau bicara dengan Pak Wali," pesannya kepada Kadis Pendidikan Pekanbaru, Jamal saat rapat bersama.
Gubernur sempat mempertanyakan langsung kepada seluruh Kadis Pendidikan Kabupaten/Kota se-Riau soal tes sertifikasi guru ini. Apakah setiap daerah menganggarkan dana untuk tunjangan guru atau tidak.
Dalam kesempatan itu, rata-rata Kadisdik Kabupaten/Kota memberi jawaban bahwa setiap daerah di Provinsi Riau mengalokasikan dananya untuk membayarkan tunjangan sertifikasi kepada para guru. Hanya Pekanbaru yang tidak mengalokasikan anggaran tersebut.
"Jadi hanya Pemko Pekanbaru satu-satunya yang tidak menyediakan dana untuk TPP tersebut, ya. Tak ada satu kabupaten/kota pun di Riau ini yang tidak menyediakan TPP (tunjangan sertifikasi) kecuali Pekanbaru," ungkap Syamsuar tersenyum.
"Nanti akan kami bicarakan dengan Pak Walikota. Nanti tinggal dilihat pos anggaran mana yang akan dipakai. Nanti kami bantu. Nanti sampaikan ke Pak Wali, saya ingin bertemu dengan dia. Tolong siapkan waktu kapan," tukasnya.
Kadisdik Pekanbaru, Jamal usai rapat menyambut baik keinginan Gubernur Riau membantu menyelesaikan persoalan tunjangan sertifikasi guru di Pekanbaru.
"Alhamdulillah sudah ada kepedulian pak Gubernur. Mungkin nanti ada cara lain bantuan dari provinsi, sehingga dana yang sudah ada bisa kita alihkan untuk tunjangan guru," katanya.
Dia menerangkan, selama ini dalam aturannya mengatakan tunjangan itu memungkinkan tunjangan diberikan apabila kekurangan daerah mencukupi.
"Tadi pak Gubernur sudah sampaikan juga akan membantu persoalan kota dengan cara pengalihan pekerjaan. Contoh, Pekanbaru ada bangun jalan, nanti jalan itu dibantu oleh provinsi, sehingga uang jalan kita itu bisa dialihkan untuk kesejahteraan para guru-guru," pungkasnya. (CAKAPLAH.COM)
.jpeg)
