Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Penanganan Isu Strategis Bersama BUMN pada Selasa malam, 10 Desember 2024, di Aula Prona, Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, membahas upaya penyelesaian konflik dan isu strategis terkait BUMN yang berhubungan dengan pertanahan.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN mendapat tiga tugas prioritas dari Presiden, yaitu penyelesaian konflik tanah antara pemerintah dan masyarakat, sengketa tanah yang melibatkan BUMN, serta konflik tanah terkait TNI/POLRI. “Kami sudah melakukan pertemuan dengan berbagai lembaga terkait, termasuk Mabes TNI, dan terus berupaya menyelesaikan masalah ini,” ungkap Nusron.
Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron menekankan pentingnya pendekatan yang akurat, akuntabel, dan berbasis pada manajemen risiko dalam penyelesaian isu-isu strategis. Khususnya yang terkait dengan swasembada energi, yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “Permohonan BUMN terkait isu strategis yang mendukung swasembada energi dan pangan harus segera ditangani setelah dokumen lengkap,” tegasnya.
Wakil Menteri BUMN, Aminudin Ma’ruf, menyambut positif langkah yang diambil oleh Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan BUMN. Aminudin juga menjelaskan bahwa pihaknya telah memetakan beberapa masalah terkait kedaulatan energi dan sektor lainnya, yang akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan berikutnya berdasarkan klasifikasi BUMN.
Rapat tersebut dihadiri oleh pejabat Kementerian ATR/BPN serta perwakilan dari jajaran BUMN, dan direncanakan akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas isu-isu strategis lebih mendalam.