JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat berbagai apresiasi dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (30/1/2025). Apresiasi ini diberikan atas capaian kinerja sepanjang 2024 dan 100 hari kerja Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, terutama dalam penanganan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Tangerang, optimalisasi Reforma Agraria, serta pemberantasan mafia tanah.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi capaian Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan program-program prioritas. "Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas paparan sembilan program 100 hari kerja Saudara Menteri yang telah menunjukkan progres nyata," ujarnya.
Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menyoroti keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam mengelola anggaran tahun 2024. Ia mencatat bahwa beberapa program bahkan melampaui target, seperti persetujuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang capaiannya melebihi 100 persen.
"Kami mengapresiasi realisasi anggaran sebesar Rp7,8 triliun atau 99,04 persen dari total anggaran non-blokir. Ini menunjukkan optimalisasi dalam berbagai program, termasuk Redistribusi Tanah dan pemberantasan mafia tanah," kata Heri Gunawan.
Sementara itu, langkah tegas Menteri ATR/BPN dalam menangani kasus sertifikasi di kawasan pagar laut juga mendapat pujian dari Taufan Pawe, Anggota Komisi II DPR RI. "Saya apresiasi sikap Pak Menteri yang membatalkan beberapa alas hak bermasalah," ujarnya.
Menanggapi berbagai apresiasi tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen untuk bekerja maksimal dengan prinsip transparansi. "Kami berkomitmen untuk menuntaskan semua permasalahan ini secara transparan. Informasi akan kami sampaikan dengan jelas kepada publik agar tidak menimbulkan isu liar yang meresahkan masyarakat," tegasnya.
Dukungan dari Komisi II DPR RI diharapkan dapat semakin memperkuat kinerja Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat implementasi kebijakan pertanahan demi kesejahteraan masyarakat. Rapat ini juga dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN secara luring, sementara seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia mengikuti secara daring.