Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI menyepakati pagu anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4,44 triliun setelah dilakukan efisiensi. Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Kerja yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa sebelum efisiensi, pagu anggaran Kementerian ATR/BPN mencapai Rp6,45 triliun. Namun, setelah dilakukan pemangkasan sebesar Rp2,01 triliun atau setara 31,17 persen, anggaran akhir yang disepakati menjadi Rp4,44 triliun.
"Kami lakukan efisiensi sebesar Rp2,01 triliun agar penggunaan anggaran lebih fokus pada program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran," ujar Menteri Nusron dalam rapat tersebut.
Usai kegiatan, Nusron menegaskan bahwa langkah efisiensi ini merupakan bagian dari refocusing anggaran agar lebih tepat sasaran. Ia mencontohkan penghapusan pengeluaran yang tidak perlu, seperti biaya rapat di hotel yang kini dialihkan ke gedung Kementerian ATR/BPN di Cikeas, yang sudah dilengkapi fasilitas ruang rapat dan kamar tidur.
"Daripada rapat di hotel dengan paket lengkap, lebih baik kami manfaatkan fasilitas yang ada. Ini jauh lebih hemat," imbuhnya.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah, termasuk oleh Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, perubahan dalam manajemen penganggaran di kementerian dan lembaga merupakan langkah penting agar penggunaan dana negara lebih efektif.
"Kami mengapresiasi upaya efisiensi ini. Manajemen penganggaran di kementerian dan lembaga harus terus beradaptasi agar lebih optimal," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, Sekretaris Jenderal Suyus Windayana, serta sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN lainnya.