JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Yulia Jaya Nirmawati, menegaskan bahwa keberhasilan Reforma Agraria di Indonesia memerlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektoral. Menurutnya, upaya ini tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab Kementerian ATR/BPN semata.
"Reforma Agraria bukan hanya tugas ATR/BPN, tetapi membutuhkan dukungan, sinergi, dan kolaborasi dari kementerian atau lembaga lintas sektor. Semua stakeholder harus bekerja sama, bukan sekadar sama-sama bekerja," ujar Yulia dalam Panel Diskusi Asia Land Forum 2025 di Mercure Jakarta Batavia, Rabu (19/2/2025).
Yulia menekankan bahwa salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan Reforma Agraria adalah tumpang tindih pengelolaan lahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya menghilangkan ego sektoral antarinstansi guna menciptakan sistem pengelolaan lahan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan organisasi masyarakat sipil (CSO), akademisi, kelompok masyarakat, dan aparat penegak hukum. "Keberhasilan Reforma Agraria bergantung pada harmonisasi kebijakan dan regulasi yang memastikan kepastian hukum bagi semua pihak terkait," jelasnya.
Selain itu, Yulia menegaskan bahwa Reforma Agraria harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang memperjuangkan hak atas tanah untuk masa depan yang lebih berkeadilan. "Keterlibatan semua pihak akan memastikan manfaat Reforma Agraria benar-benar dirasakan oleh masyarakat," tambahnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa keterbatasan kepemilikan lahan masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan sektor pertanian, yang berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja serta pendapatan nasional.
Panel diskusi ini turut menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko; Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika; serta perwakilan dari kementerian/lembaga terkait dan akademisi. Hadir pula Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen Penataan Agraria yang mendampingi Yulia dalam forum tersebut.