JAKARTA – Komisi II DPR RI menyepakati pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4,44 triliun setelah melalui proses efisiensi. Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Kerja yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (12/02/2025).
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa sebelum efisiensi, anggaran yang dialokasikan untuk kementeriannya mencapai Rp6,45 triliun. Namun, setelah dilakukan pemangkasan sebesar Rp2,01 triliun atau setara 31,17 persen, pagu anggaran yang tersisa menjadi Rp4,44 triliun.
"Kami mendapatkan efisiensi sebanyak Rp2,01 triliun atau setara dengan 31,17 persen. Ini merupakan bagian dari langkah penyesuaian anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran," ujar Nusron dalam laporannya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.
Fokus pada Program Prioritas
Menteri Nusron menegaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan untuk memastikan program-program prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dapat berjalan dengan maksimal. Langkah ini termasuk dalam strategi refocusing anggaran dengan menghilangkan pengeluaran yang dianggap tidak mendesak.
"Efisiensi anggaran ini dilakukan supaya kita bisa fokus pada program-program yang benar-benar menjadi prioritas pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dengan mekanisme ini, kita menghapus 'lemak-lemak' yang tidak perlu," jelasnya.
Salah satu langkah konkret dalam efisiensi ini adalah mengurangi biaya perjalanan dinas dan rapat di luar kota. Menteri Nusron menyoroti kebiasaan rapat yang sering diadakan di hotel-hotel dengan biaya besar. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian ATR/BPN kini memanfaatkan gedung di Cikeas yang sudah dilengkapi fasilitas penginapan dan ruang rapat.
"Sekarang kami sudah punya gedung di Cikeas, lengkap dengan kamar tidur dan ruang meeting. Jadi, yang biasanya full paket meeting di hotel, sekarang dipindah ke sana supaya lebih hemat," tambahnya.
DPR Apresiasi Langkah Efisiensi
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyambut baik langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, perubahan dalam manajemen penganggaran ini penting untuk memastikan penggunaan dana negara menjadi lebih efektif dan transparan.
"Kita patut mengapresiasi pemerintah yang melakukan efisiensi anggaran. Mau tidak mau, ini juga harus membuat manajemen penganggaran di setiap kementerian dan lembaga berubah. Kreativitas dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada sangat dibutuhkan," ujar Rifqinizamy.
Dalam rapat ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; serta pejabat tinggi lainnya di lingkungan ATR/BPN.