Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat pencapaian tertinggi dalam satu dekade terakhir dengan 8.058.650 berkas layanan yang masuk sepanjang tahun 2024. Sebesar 84% layanan tersebut meliputi informasi pertanahan, Hak Tanggungan (HT), dan Peralihan Hak.
“Mungkin ini pelayanan tertinggi selama 10 tahun terakhir. Dari tahun 2015 hingga 2023, rata-rata layanan maksimal hanya 6,6 juta. Tahun ini, dari total 8 juta berkas, 3.740.908 di antaranya terkait informasi pertanahan,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam acara "Catatan Akhir Tahun" di Aula Prona, Jakarta, Selasa (31/12/2024).
Informasi pertanahan yang paling dicari masyarakat mencakup data kepemilikan, luas tanah, status sengketa, dan pengecekan Zona Nilai Tanah (ZNT). Layanan ini turut mendorong Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2024 hingga mencapai Rp2,9 triliun.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga mendukung penguatan ekonomi melalui Hak Tanggungan Elektronik dengan nilai mencapai Rp882,7 triliun. “Hak Tanggungan adalah jaminan berbasis sertipikat tanah yang membantu masyarakat mengakses pendanaan,” jelas Nusron.
Beberapa layanan dengan volume tinggi lainnya meliputi pemeliharaan data, survei, pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran tanah pertama kali. Kegiatan seperti pemecahan, penggabungan, dan pemisahan hak properti juga mendominasi permohonan.
Provinsi dengan jumlah layanan tertinggi antara lain Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bali, Jakarta, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, dan Sumatra Selatan.
Acara ini turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN. Sebanyak 84 awak media nasional hadir dalam sesi tanya jawab yang dimoderatori oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis.
