SERAMBIRIAU.COM - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau tahun 2020 digelar di Hotel Premiere Pekanbaru, Kamis 28 Maret 2019 yang dibuka langsung oleh Gubernur Riau, Syamsuar.
Syamsuar memaparkan tentang indikator pembangunan Riau yang dianggap masih perlu menjadi perhatia, meski indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau dianggap meningkat, namun angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi masih rendah.
"Indikator IPM meningkat dari 71,20 pada tahun 2016, menjadi 71,79 pada tahun 2017. IPM Riau lebih tinggi dari pada IPM Nasional 70,99 pada tahun 2017. Tapi, untuk pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan masih rendah," tuturnya.
"Untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 2,34 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,34 persen dibanding tahun 2017. Kemudian untuk persentase kemiskinan di Riau pada 2017 sebesar 7,41 persen menurun pada tahun 2018 menjadi 7,21 persen. Namun demikian masih di bawah rata-rata Nasional 9,82 persen dan rata-rata Sumatera 10,15 persen," rincinya.
Pada kesempatan itu pula, Syamsuar juga menjelaskan soal tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 6,22 persen pada 2017 menjadi 6,20 persen atau 192.800 jiwa pada tahun 2018. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yakni 5,34 persen.
"Kesenjangan kualitas SDM antar kabupaten/kota di Riau, di mana tujuh Kabupaten/kota IPM-nya berada dibawah rata-rata provinsi (71,79), yakni Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti," ungkapnya.
Mengenai kualitas infrastruktur di Riau, Syamsuar mengakui masih rendah. Dari data tahun 2017, panjang jalan provinsi sekitar 2.799 kilometer, dengan kondisi rusak sedang sampai rusak berat mencapai 55,18 persen.
"Indeks aksesibiltas rata-rata tingkat provinsi 0,49 dengan kategori rendah, kecuali Kota Pekanbaru kategori tinggi dan Kota Dumai kategori sedang," sebut mantan Bupati Siak dua periode tersebut dalam kegiatan Musrenbang RKPD Riau 2020.
"Kemudian Keterbatasan akses air bersih dan air minum yang berasal dari air leding/perpipaan. Kebutuhan Air bersih Rumah tangga dengan memanfaatkan air sumur 37,20 persen dan jasa air isi ulang dan air kemasan 36,16 persen," sambungnya.
Pada kegiatan Musrenbang RKPD Riau 2020 ini, juga dihadiri Ketua DPRD Riau Hj Septina Primawati Rusli, Wakil Gubernur Riau H Edy Natar Nasution dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Syarifuddin. (Adv)
.jpeg)
