PEKANBARU, SERAMBIRIAU.COM - Pemprov Riau ingin pinjam uang sebesar Rp4,4 miliar, tapi ditolak DPRD. Alasannya rencana pinjam duit itu tidak dimasukkan dalam KUAPPAS, dan fkasi di dewn juga menolak. Di luar itu publik juga menilai rencana ngutang duit untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur dianggap masih terlalu dini, meskipun peraturan membolehkan itu.
Salah satu upaya bisa lakukan, yakni penguatan lobi kepada perwakilan daerah di pusat, seperti DPR dan DPD RI. Keberadaan anggota DPR dan DPD di Pusat seharusnya menjadi kekuatan bagi daerah untuk bisa mengatasi persoalan infrastruktur sebagai perantara untuk lobi ke Kementerian lembaga terkait.
"Langkah ini sangat mungkin bisa dilakukan Pemprov Riau, karena Riau punya banyak putra daerah yang duduk atau berada di lingkungan strategis. Kami melihat potensi ini sangat mungkin bisa dilakukan dengan adanya putra-putra daerah Riau disana," kata Anggota DPRD Provinsi Riau Sofyan Siroj.
Saat ditunjuk sebagai juru bicara dari Fraksi PKS dalam paripurna istimewa di DPRD Provinsi Riau awal Pekan lalu, Sofyan Siroj juga mengemukakan pandangan tentang dafisit anggaran Pemprov Riau dalam APBD 2020 sebesar Rp4,4 triliun.
"Ini angka yang sangat besar," sebutnya. "Seharusnya Pemda mikirkan bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan upaya melobi pemerintah pusat terutama pada dana perimbangan."
Sebelumnya, Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Riau mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Provinsi Riau yang terdiri dari 13 pemerintah daerah (Pemda), realisasinya baru mencapai 70,77% di bulan Oktober 2019.
"Ini sangat disayangkan. Pahal Pemda sangat bisa memanfaatkan dana ini untuk pembangunan, karena memang sudah disediakan melalui APBN," kata Kepala Kanwil DJPb Riau Bakhtarunddin.
Gubernur Riau Syamsuar mengklarifikasi bahwa rencana Pemprov Riau meminjam uang masih belum final. Lagi pula kajiannya belum kelar, sehingga masih perlu dibahas lebih rinci terhadap segala bentuk potensi dan risiko yang akan ditanggung. "Iya, masih dalam tahap kajian," kata Syamsuar.
Namun dalam satu pertemuan di hotel Aryaduta Pekanbaru, Syamsuar pernah menyebut, Pemda pada prinsipnya bis menyesuaikan program pembangunan dengan program pust yang sudah disahkan dalam APBN. Sinkronisasi program Ini harusnya bisa ditarik ke derah untuk penyelesaian masalah infrastruktur.
Salah satu yang dicontohkan Syamsuar kala itu, soal perbaikan infrastruktur pendidikan yang jika dihitung juga membutuhkan dana yang tidak sedikit dan diyakini akan menguras APBD. "Sebenarnya kalau Dinas PU-nya cekatan, satu per satu masalah bisa diselesikan," ujarnya. (bpc)
.jpeg)
