JAKARTA– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan segera membentuk Panitia Pengadaan Tanah guna mendukung berbagai proyek pembangunan infrastruktur nasional. Langkah ini disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, usai rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
“Pembangunan infrastruktur membutuhkan dua hal utama, yaitu tanah dan tata ruang,” ungkap Menteri Nusron. Ia menekankan pentingnya Panitia Pengadaan Tanah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai sektor.
Menteri Nusron menyebutkan empat bidang utama infrastruktur yang menjadi fokus pemerintah. Pertama, infrastruktur connectivity, seperti jalan tol dan pelabuhan, yang menurutnya perlu dipetakan dan ditangani dengan cepat. "Tugas pertama kami adalah mempersiapkan Panitia Pengadaan Tanah untuk menopang proyek-proyek connectivity ini," ujarnya.
Lebih lanjut, Menteri Nusron menjelaskan bahwa pengadaan tanah dapat bersumber dari tanah negara atau tanah terlantar. Dalam kasus penggunaan lahan milik masyarakat, pemerintah akan menerapkan skema ganti untung untuk memastikan keadilan.
Selain infrastruktur connectivity, Nusron juga menyoroti kebutuhan tanah untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan hilirisasi industri. "Seluruh bidang ini membutuhkan dukungan tanah, sehingga Panitia Pengadaan Tanah akan fokus mendukung keempat program tersebut," tambahnya.
Di sisi lain, Menko AHY mengingatkan pentingnya kepastian hukum lahan bagi keberhasilan pembangunan infrastruktur. "Tanah harus dikelola bukan hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk kesejahteraan rakyat," tegasnya.
Hadir dalam pertemuan ini Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta pejabat tinggi lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.**
