JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menerima kunjungan Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (12/11/2024).
Keduanya sepakat memanfaatkan tanah telantar seluas 564.957 hektare untuk mendukung program transmigrasi.
“Kami butuh kerja sama untuk memanfaatkan tanah-tanah telantar agar memiliki nilai ekonomi. Kebetulan hari ini datang peluang dari program transmigrasi, sehingga ini sangat cocok,” ujar Menteri Nusron.
Menurut Nusron, tanah telantar yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia berpotensi besar dimanfaatkan untuk program nasional. Ia menegaskan, langkah ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.
“Dengan program transmigrasi, tanah-tanah telantar akan memiliki nilai ekonomi tinggi dan memberikan manfaat besar bagi bangsa dan negara,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Transmigrasi, M. Iftitah, menyambut baik kesepakatan tersebut. Ia menyebut, keberhasilan program transmigrasi sangat bergantung pada ketersediaan lahan dan tata ruang yang ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN.
“Fokus kami adalah mengembangkan kawasan dengan nilai tambah ekonomi, termasuk di wilayah Papua. Ini langkah penting untuk mendukung kemakmuran rakyat,” ujar Iftitah.
Dalam pertemuan ini, Menteri Nusron didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, Menteri Iftitah hadir bersama Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, dan pejabat Kementerian Transmigrasi.
Kesepakatan ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan tanah telantar, sekaligus mempercepat pelaksanaan program transmigrasi untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.**
