Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bengkulu melalui pertemuan daring pada Rabu, 11 Desember 2024.
Arahan utama yang disampaikan adalah pentingnya penataan sumber daya manusia (SDM) di kantor-kantor pertanahan sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan pelayanan masyarakat yang terus meningkat.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa kantor pertanahan yang memiliki volume pelayanan rendah akan disesuaikan jumlah pegawainya, sementara kantor dengan tingkat permintaan tinggi akan diperkuat dengan penambahan pegawai agar pelayanan dapat dipercepat. "Hal ini mau di-review, kantor yang pelayanannya sedikit akan dikurangi jumlah pegawainya, dan kantor yang pelayanannya tinggi, pegawainya kita perbanyak supaya bisa mempercepat proses pelayanan," ujarnya.
Penataan SDM menjadi fokus utama Menteri Nusron, mengingat sekitar 75-80% dari tugas Kementerian ATR/BPN berfokus pada pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan di seluruh satuan kerja BPN di seluruh Indonesia menjadi hal yang sangat penting. "Isu mendasar dalam pelayanan adalah lamanya proses. Ini harus menjadi perhatian kita untuk mempercepat layanan," tambahnya.
Selain penataan SDM, Menteri Nusron juga mengingatkan perlunya perbaikan dalam sistem pelayanan. Ia mendorong simplifikasi proses bisnis dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi (IT) agar BPN dapat lebih responsif terhadap perubahan ekspektasi masyarakat. "Jangan puas dengan kondisi hari ini, terus kita kembangkan dan fokus percepat pelayanan ke masyarakat," pungkasnya.
Pertemuan yang juga menandai 51 hari kerja Menteri Nusron di Kementerian ATR/BPN ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar, serta jajaran Kanwil BPN NTB dan Bengkulu.
