PEKANBARU- Melalui rapat paripurna ke 3 masa sidang I (Kesatu), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menyampaikan pokok-pokok pikiran yang dirangkum melalui berbagai agenda, mulai dari studi banding, rapat dengar pendapat atau hearing, hasil turun kelapangan atau reses hingga hasil musrenbang, Selasa (12/2/2019).
Rapat paripurna penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD kota Pekanbaru ini langsung dipimpin oleh Wakil DPRD kota Pekanbaru Jhon Romi Sinaga, turun hadir juga sekretaris daerah kota Pekanbaru M Noer dan para pejabat dilingkungan pemerintah kota Pekanbaru.
Ketua DPRD kota Pekanbaru melalui juru bicara Badan Anggaran Alizar, mengatakan bahwasanya penyampaian pokok-pokok pikiran tersebut menjadi tanggungjawab DPRD dan diharapkan menjadi skala prioritas dan dimasukkan kedalam rencana kerja daerah tahun 2020.
"Pokok-pokok pikiran ini sangat penting untuk memastikan apirasi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai kegiatan dapat terakomodir, " Ungkap Jubir Banggar Alizar.
DPRD Pekanbaru melalui Badan Anggaran berharap, melalui Paripurna Pokir ini juga, pemerintah Kota Pekanbaru memberikan kontribusi secara maksimal kepada masyarakat, melalui berbagai program pelayanan yang bersifat wajib, mulai dari Pendidikan, Kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan sektor lainnya.
"Untuk Pendidikan, banggar berharap Pemko memperhatikan banyak aspek, mulai dari anggaran dimana alokasi anggaran sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah. Infrastruktur pendidikan seperti akses jalan, bagunan sekolah juga harus diperhatikan," Beber Alizar Lagi.
Dalam laporannya, Alizar juga menyampaikan bahwa bandan anggaran berharap, sektor pendidikan jadi perhatian serius oleh Pemerintah kota Pekanbaru seperti halnya peningkatan program dan mutu pendidikan formal dan non formal.
Sementara pokok-pokok pikiran DPRD kota Pekanbaru yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Kesehatan yakni, banggar meminta alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan sebesar 10 persen dari belanja daerah tetap diakomodir.
Untuk di Dinas PUPR, badan anggara berharap pemerintah memperhatikan betul untuk infrastruktur di daerah-daerah pinggiran, dimana masyarakat sekitar membutuhkan akses jalan yang bagus untuk menjalankan roda perekonomian.
Tidak hanya itu Pemko juga diminta untuk mengawal pelaku atau pengembang perumahan yang saat ini tidak memperhatikan aspek lingkungan kemasyarakatan, seperti arena permainan anak, mushola hingga pembuatan drainase dilingkungan perumahan yang jauh dari standar sehingga kerap kali menimbulkan banjir.
Ada beberapa pokok-pokok pikiran lainnya yang ditujukan banggar kepada dinas terkait, seperti Dinsos, Dishub, Dinas Pertanahan, Disdukcapil, DPP, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, DLHK serta Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Usai Paripurna Pokok-pokok pikiran DPRD kota Pekanbaru tahun 2019 ini, Sekdako Pekanbaru M Noer berjanji setiap aspirasi yang dirangkum oleh anggota dewan dan disampaikan melalui Pokok-pokok pikiran tersebut akan menjadi skala prioritas, dan disesuaikan dengan kemampuan daerah untuk mengakomodir.
"Aspirasi yang ditampung oleh DPRD melalui berbagai kegiatan ini tentunya kita terima, dan tentunya akan kita masukan ke RKPD kita, yang jelas pokir-pokir ini juga akan kita sinkronkan juga dengan dinas-dinas dan akan menjadi prioritas kita sesuai kemampuan daerah, " Pungkas M Noer.(Galeri DPRD Pekanbaru/Advertorial)