PEKANBARU - Mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor retribusi sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru gandeng perbankan. Salah satu perbankan yang sudah konsolidasi dengan instansi itu adalah BNI.
Kepala DLHK Kota Pekanbaru Agus Pramono mengakui selama ini pungutan retribusi sampah tidak maksimal. Ia juga tidak menampik, selama ini banyak kebocoran PAD di sektor retribusi sampah.
"Tadi kita sudah koordinasikan dengan BNI, kita juga akan berkoordinasi dengan bank lainnya. Sehingga nanti masyarakat, baik rumah tangga ataupun badan usaha bisa membayar retribusi sampah melalui bank bersama," kata Agus, Kamis (23/7/2020).
Ia menjelaskan, untuk skala rumah tangga, besaran retribusi sampah dibedakan dalam kalsifikasi Rp5000 untuk tipe rumah ekonomi sangat sederhana, Rp7000 untuk tipe rumah sederhana dan Rp10000 untuk tipe rumah ekonomi mampu. Dengan sistem pembayaran ini, masyarakat juga bisa memilih waktu pembayaran.
"Rumah tangga atau badan usaha bisa memilih mau bayar perbulan atau pertahun, lebih bagus lagi kalau dia bayar pertahun. Kalau dalam setahun dia belum bisa bayar juga, kita tambahkan ke tahun berikutnya, nanti identitas mereka sudah ada di bank," jelasnya. (***)
.jpeg)
