PEKANBARU - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLKH) Provinsi Riau, Ma'mun Murod memastikan tidak ada penambahan luasan lahan perkebunan akasia untuk kebutuhan bahan baku PT RAPP di Riau.
Hal ini ditegaskan Murod menyusul adanya sejumlah pihak yang menuduh DLHK Riau secara diam-diam memberikan izin perluasan lahan untuk peningkatan kapasitas produksi dan pengembangan fasilitas pendukung Riau Komplek, PT RAPP.
"Tidak ada menambah luasan lahan. Jadi PT RAPP ini memang berencana akan melakukan peningkatkan kapasitas produksi, sehingga dibutuhkan penambahan kebutuhan bahan baku. Tapi tidak dilakukan dengan cara memperluas lahan perkebunan. Mereka memenuhi kebutuhan bakunya itu dilakukan dengan cara memasok kebutuhan bahan baku dari kerjasama KSO, kemudian pembelian kayu dari luar Riau, dan pembelian chip juga dari pihak luar, jadi kebutuhan bahan baku itu tidak hanya mengandalkan tanaman di lahan perkebunan RAPP saja," kata Murod, Kamis (29/4/2021).
Murod menegaskan, rencana peningkatan kapasitas produksi dan penambahan bahan baku di perusahaan bubur kertas ini dilakukan karena PT RAPP akan membuka industri baru di bidang rayon. Sehingga membutuhkan bahan baku yang lebih banyak dan fasilitas pendukung yang memadai.
Namun Murod menegaskan peningkatan kapasitas produksi tersebut tidak dilakukan dengan cara menambah luasan lahan seperti yang disampaikan beberapa pihak. Karena khawatir akan terjadi kerusakan alam dan pencemaran lingkungan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat banyak.
"Jadi itu tidak benar, karena PT RSPP ini tetap memanfaatkan lahan yang ada saat ini, itu yang mereka maksimalkan, jadi tidak penambahan lahan baru lagi," ujarnya.
Murod mengatakan pembukaan industri rayon oleh PT RAPP ini harus didudukung oleh semua pihak. Sebab dengan adanya industri ini perekonomian Riau juga akan ikut terdongkrak.
Selain itu juga akan membuka lapangan kerja baru bagi anak-anak muda di Riau. Sehingga ikut membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran.
"Industri textil ini kan ikut meningkatkan investasi di Riau, membuka banyak penyerapan tenaga kerja, jadi kita tidak mungkin untuk menolak peluang-peluang seperti ini," katanya.
Murod memastikan penambahan kapasitas produksi dan kebutuhan bahan baku PT RAPP ini tidak akan merusak hutan alam, sebab PT RAPP tidak melakukan penambahan luas lahan lagi untuk memenuhi penambahan kapasitas produksi tersebut.
"Saya pikir mereka pasti tidak akan merusak citranya sendiri dengan merusak alam," ujarnya.
Murod menegaskan dalam penyusunan Amdal, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantuan Lingkungan Hidup (RPL) rencana penambahan kapasitas produksi PT RAPP ini dilakukan secara terbuka dan melewati beberapa tahapan serta melibatkan berbagai unsur dan kalangan.
Mulai dari unsur pemerintah kabupaten dan provinsi, akademisi, praktisi, hingga LSM dan NGO juga dilibatkan dalam pembahasan penyusunan Amdal dan RKL dan RPL ini. Sehingga menurut Murod semua proses sudah dilewati sesuai prosedur dan dilakukan secara terbuka.
"Dalam penyusunan Amdal, RKL, RPL dilakukan secara terbuka dengan berbagai pihak, termasuk NGO, jadi tidak tepat rasanya kalau dituding kita diam-diam mengeluarkan izin penambahan kapasitas produksi ini," katanya. (Man)
.jpeg)
