JAKARTA– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan Program 100 Hari Kerja di hadapan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dalam rapat kerja di Gedung Nusantara II, Rabu (30/10/2024).
Program yang mencakup sembilan fokus utama ini bertujuan untuk menyelesaikan beragam permasalahan pertanahan di Indonesia.
Dukungan penuh disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
"Kami di Komisi II berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi terhadap masalah pertanahan dan tata ruang. Jika hambatan terjadi pada level regulasi, kami siap memfasilitasi fast track legislation," tegas Rifqinizamy.
Rifqinizamy juga menegaskan pentingnya kolaborasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Kehutanan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk menegakkan hukum di bidang pertanahan.
"Ini adalah isu kedaulatan nasional, sejauh mana negara mampu menegakkan hukum pertanahannya tanpa pandang bulu,” ujar Rifqinizamy.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, juga menyampaikan apresiasinya, khususnya terhadap program penertiban Hak Guna Usaha (HGU).
"Saya sangat mengapresiasi Program 100 Hari Pak Menteri yang menggambarkan visi Prabowo-Gibran. Semoga di ATR/BPN program ini sukses,” ungkapnya.
Bahtra berharap program ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan memastikan lahan HGU menjadi lebih produktif.
“Jika produktivitas lahan HGU meningkat, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah bisa tercapai dari sektor pertanahan,” tambahnya.
Rapat kerja ini turut dihadiri oleh sejumlah Wakil Ketua Komisi II DPR RI, yakni Aria Bima, Dede Yusuf, Zulfikar Arse Sadikin, dan Bahtra, bersama para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari lingkungan Kementerian ATR/BPN.**
