JAKARTA – Dalam rangkaian peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Talkshow Tata Ruang di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jumat (8/11/2024).
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menekankan pentingnya percepatan penyelesaian One Map Policy dan One Spatial Planning Policy demi mendorong investasi dan pembangunan berkelanjutan.
“Kebijakan ini harus segera diselesaikan agar negara hadir memberikan solusi bagi rakyat, termasuk dunia usaha. Kita tidak boleh menggantung nasib mereka,” ujar Nusron Wahid dalam talkshow bertema One Spatial Planning Policy, Kunci Sukses Pembangunan Nasional Berkelanjutan.
Nusron menjelaskan, keterlambatan penyelesaian One Map Policy berdampak pada proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai syarat perizinan usaha.
“Hingga kini, baru 541 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tersedia, sementara targetnya 2.000. Dari jumlah itu, baru 278 yang terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission),” terangnya.
Isu kedua yang diangkat adalah One Spatial Planning Policy. Nusron menyebut, tata ruang yang dikelola secara terpisah sering menimbulkan tumpang tindih.
“Kita butuh satu rencana tata ruang terpadu agar penataan makro lebih jelas, menghindari konflik dan tumpang tindih,” ujarnya.
Nusron juga menekankan pentingnya pelayanan cepat tanpa mengorbankan akuntabilitas dan mitigasi risiko. “PKKPR harus selesai tepat waktu, sesuai aturan, dan tetap menjaga ekosistem,” tutupnya.
Dirjen Tata Ruang, Dwi Hariyawan, melaporkan bahwa talkshow ini diikuti lebih dari 200 peserta secara luring dan daring.
“Kami berharap kegiatan ini dapat menghasilkan masukan untuk memperkuat perencanaan tata ruang demi pembangunan nasional yang berkelanjutan,” ujarnya.
Talkshow ini menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk Plt. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Herban Heryandana; serta Kepala Pusat Pengkajian Strategis TNI, Marsda TNI Jorry Soleman Koloay. Moderator acara adalah Jurnalis Senior Kompas TV, Rosiana Silalahi.
Turut hadir perwakilan dari Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), dan World Resources Institute (WRI) Indonesia.**
