JAKARTA– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung B DPD RI, Jakarta, Kamis (28/11/2024).
Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron menjawab pengaduan masyarakat terkait sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk PSN Pariwisata Tropical Coastland di Banten.
“Yang masuk dalam PSN Pariwisata PIK 2 hanya seluas 1.705 hektare. Dari total tersebut, 1.500 hektare berada dalam kawasan hutan lindung,” ujar Nusron Wahid.
PSN PIK 2 mencakup area sepanjang Pesisir Pantai Utara Tangerang, mulai dari Desa Muara hingga Desa Kronjo. Beberapa wilayah yang masuk PSN meliputi Desa Tanjung Pasir (54 hektare), Desa Kohod (261 hektare), serta Desa Muara dan Desa Tanjung Pasir (302 hektare), dengan kondisi lahan berupa tambak dan hutan mangrove. Selain itu, Desa Mauk dan Desa Kronjo seluas 687 hektare juga termasuk dengan kondisi berupa rawa-rawa dan tambak.
“Yang di luar peta PSN ini tidak masuk dalam kawasan PSN. Total lahan 1.705 hektare ini akan dimanfaatkan untuk wisata mangrove dan kepentingan pariwisata,” jelas Nusron.
Kendala Pengembangan PSN PIK 2
Menteri Nusron menyebutkan, pengembangan kawasan PIK 2 menghadapi beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Hal ini mencakup RTR Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekpunjur, Perda RTRW Provinsi Banten, dan RTRW Kabupaten Tangerang. Selain itu, SK Menteri LHK menetapkan sebagian kawasan tersebut berada dalam kawasan hutan.
“Untuk mengeluarkan rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), kami masih melakukan kajian teknis. Fokus PSN pada periode 2024–2029 diarahkan pada proyek yang menopang swasembada pangan, energi, hilirisasi, dan pembangunan Giant Sea Wall Jakarta,” tambah Nusron.
Dipimpin Ketua BAP DPD RI
RDP ini dipimpin Ketua BAP DPD RI sekaligus Senator dari Lampung, Abdul Hakim, didampingi Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung. Turut hadir sejumlah pejabat tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN untuk mendampingi Menteri Nusron.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan PSN berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.**
