Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menjalin kerja sama strategis dengan PT Pertamina (Persero) dalam bidang pertanahan dan tata ruang. Nota Kesepahaman (MoU) ini ditandatangani oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, di Grha Pertamina, Jakarta, pada Senin (23/12/2024).
Kerja sama ini merupakan upaya mendukung visi dan misi Presiden RI, Prabowo Subianto, khususnya dalam dua program prioritas nasional, yaitu swasembada energi dan hilirisasi. “Kita satu tim yang bekerja untuk menuntaskan tiga tugas besar: swasembada energi, swasembada pangan, dan hilirisasi. Sebagai kementerian teknis, kita wajib mendukung, bukan menghambat,” tegas Menteri Nusron.
Dalam MoU ini, terdapat 192 perusahaan yang akan mengajukan izin dan layanan kepada Kementerian ATR/BPN, mencakup sertipikasi tanah, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), penyelesaian sengketa, pertimbangan teknis pertanahan (PERTEK), dan pengadaan tanah. Menteri Nusron menginstruksikan jajaran Kementerian ATR/BPN untuk memberikan layanan yang cepat dan optimal. “MoU ini harus ditindaklanjuti dengan baik. Jika pelayanannya lambat, itu memalukan,” imbuhnya.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menyambut baik sinergi ini dan mengapresiasi dukungan Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada energi. “Ini adalah momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara Pertamina dan Kementerian ATR/BPN demi kepentingan nasional,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Kementerian ATR/BPN juga menyerahkan 26 Sertipikat Elektronik berupa Hak Guna Bangunan (HGB) kepada PT Pertamina (Persero). Sertipikat ini mencakup jalur pipa BBM sepanjang 81,5 km yang menghubungkan Fuel Terminal Boyolali dan Fuel Terminal Pengapon di Semarang, Jawa Tengah.
Penandatanganan MoU ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, Direktur Jenderal Tata Ruang Dwi Hariyawan, Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja, jajaran Pejabat Tinggi Kementerian ATR/BPN, serta Dewan Komisaris dan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam mempercepat realisasi program nasional berbasis tata ruang dan pertanahan, guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.**
