Denpasar – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bali untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan birokrasi modern. Dalam pengarahan yang diberikan pada Jumat, 13 Desember 2024, di Kanwil BPN Bali, Menteri Nusron menekankan pentingnya transformasi layanan pertanahan dengan simplifikasi business process yang mengutamakan keakuratan, kehati-hatian, akuntabilitas, manajemen risiko, dan transparansi.
“Masyarakat kita semakin cerdas dan kritis. Oleh karena itu, kita harus mengubah cara kerja kita agar lebih cepat, sederhana, namun tetap akurat, baik dalam data yuridis, fisik, maupun historis,” ujar Menteri Nusron.
Provinsi Bali, yang sejak Mei 2024 telah resmi menerapkan layanan pertanahan elektronik di seluruh kabupaten/kota, menjadi contoh dalam hal penguatan infrastruktur teknologi. Transformasi ini semakin mempermudah masyarakat dan meningkatkan efisiensi pelayanan pertanahan.
Menteri Nusron juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam proses layanan pertanahan. “Proses sertifikasi tanah harus memastikan bahwa tanah yang didaftarkan tidak akan menjadi sengketa di kemudian hari. Semua produk layanan harus dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Selain itu, Menteri Nusron menekankan perlunya manajemen risiko dalam pelayanan pertanahan. “Penting untuk berpikir ke depan, mempertimbangkan potensi konflik dan tumpang tindih tanah agar tidak menimbulkan masalah di masa depan,” tegasnya.
Untuk itu, ia mendorong agar layanan pertanahan di Bali terus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, sehingga dapat lebih mudah dikontrol oleh masyarakat. “Kita harus menjadi birokrasi yang modern, yang dapat diakses dan diawasi oleh publik,” imbau Menteri Nusron.
Transformasi yang tengah dilakukan di Kementerian ATR/BPN bertujuan untuk menjadikan pelayanan pertanahan lebih adaptif, efektif, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Selain mempermudah masyarakat, perubahan ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sektor pertanahan dan tata ruang.
Hadir dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Tata Ruang Dwi Hariyawan, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Reny Windyawati, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Harison Mocodompis, serta Plt. Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, I Made Sumadra, beserta seluruh pejabat di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Bali.
