.jpg)
Yogyakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengadakan pertemuan strategis dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Yogyakarta, pada Rabu (18/12/2024). Pertemuan ini membahas langkah percepatan sertipikasi tanah wakaf Muhammadiyah dan pembenahan sistem tata guna tanah yang lebih berkeadilan.
Menteri Nusron menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan Muhammadiyah dalam meningkatkan pelayanan agraria, khususnya dalam proses sertipikasi tanah wakaf. "Kami berdiskusi mengenai bagaimana mempercepat sertipikasi wakaf untuk mendukung aset-aset Muhammadiyah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Kami juga membahas pentingnya sistem distribusi tanah yang adil, merata, dan berkelanjutan," ungkap Nusron.
Muhammadiyah, menurut Nusron, telah menjadi salah satu organisasi masyarakat terbesar yang paling rapi dalam mengelola aset-asetnya. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk membantu memastikan semua aset Muhammadiyah, baik yang berupa wakaf maupun hak kepemilikan lainnya, dapat tersertipikat dengan baik.
Selain berdiskusi, Menteri Nusron juga menyerahkan lima sertipikat tanah wakaf kepada Muhammadiyah yang merupakan hasil legalisasi atas aset-aset Muhammadiyah di D.I. Yogyakarta.
Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyambut positif langkah progresif pemerintah tersebut. "Kami mendukung penuh kebijakan agraria yang berbasis keadilan dan pemerataan, karena aset-aset kami digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi bangsa, bukan hanya untuk kelompok tertentu," katanya.
Pertemuan ini menegaskan sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam mewujudkan pemerataan akses tanah yang berkeadilan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Diharapkan, langkah ini menjadi bagian penting dalam reformasi agraria demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Menteri Nusron dalam kesempatan ini didampingi oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, Suwito. Pertemuan ini juga dihadiri oleh jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
