Kabupaten Bekasi – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid turun langsung ke lokasi penggusuran di Desa Setia Mekar, Kabupaten Bekasi, Jumat (7/2/2025). Kehadirannya bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi warga terdampak serta menegaskan bahwa negara hadir dalam penyelesaian konflik pertanahan.
"Saya bersyukur bisa bertemu langsung dengan Bu Asmawati, Ibu Mursiti, dan Pak Yaldi. Kami tadi meninjau lokasi lima rumah yang sudah digusur, termasuk rumah mereka," ujar Menteri Nusron usai melihat langsung kondisi warga terdampak.
Dalam kunjungannya, Menteri Nusron berdialog dengan warga dan menyampaikan rasa simpatinya. Ia menegaskan bahwa dalam setiap proses peradilan terkait pertanahan harus ada koordinasi antar pihak. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Cikarang serta memfasilitasi mediasi antara warga terdampak dan pihak yang bersengketa.
"Kami akan memperjuangkan penggantian rumah bagi warga yang terdampak. Mereka membeli tanah ini secara sah dan tidak terlibat dalam konflik hukum yang ada," tegasnya.
Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam pelaksanaan eksekusi lahan. "Seharusnya eksekusi dilakukan dengan prinsip kemanusiaan, tidak asal gusur begitu saja. Ada orang yang tinggal di sana, harus ada pendekatan terlebih dahulu, termasuk pemberian kompensasi," imbuhnya.
Dalam peninjauan tersebut, Menteri Nusron didampingi oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pertanahan secara adil dan berkeadilan bagi masyarakat.
